Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) memperbaiki kualitas perencanaan anggaran.

Kalau tidak terserap bagaimana tanggung jawab kita sebagai pemerintah kepada warga

Hal ini dinilai perlu dilakukan agar penyerapan anggaran belanja langsung yang berdampak langsung terhadap masyarakat dapat optimal.

"Kalau tidak terserap bagaimana tanggung jawab kita sebagai pemerintah kepada warga. Ini harus diperbaiki," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (22/8).

Menurut Prasetio, rendahnya serapan anggaran belanja langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 bisa dilihat dari beberapa program kerja yang dimatikan SKPD dalam draf Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan 2017.

"Salah satunya tidak terserapnya anggaran senilai Rp 250 miliar di setiap wali kota untuk pembelian lahan RPTRA," katanya.